Home
Tentang Pengadilan
Pengantar Ketua Pengadilan
Visi dan Misi
Tugas Pokok dan Fungsi
Peta Proses Bisnis PA Depok
Profile Pengadilan
Sejarah Pengadilan
Struktur Organisasi
Profile Pegawai
Ketua dan Wakil
Hakim
Kepaniteraan
Kesekretariatan
Honorer
Calon Hakim
Alamat Pengadilan
Wilayah Yurisdiksi
SK dan Kebijakan Pengadilan
Sistem Pengelolaan Pengadilan
Pedoman Pengelolaan Organisasi
Rencana Kerja dan Anggaran
Program Kerja
Daftar Urut Kepangkatan/Bezetting
Surat Dinas
SOP (Standar Operasional Prosedur)
SOP Kesekretariatan
SOP Kepaniteraan
Galeri Kegiatan Pengadilan
Maklumat Pelayanan
Zona Integritas
Area I Manajemen Perubahan
Area II Penataan dan Tata Laksana
Area III Penataan SDM
Area IV Penguatan Akuntabilitas
Area V Penguatan Pengawasan
Area VI Penguatan Pelayanan Publik
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Hasil Survey Persepsi Korupsi
Layanan Publik
Jam Pelayanan Pengadilan
Layanan Informasi Publik
Dasar Hukum
Kategorisasi Informasi
Prosedur Permohonan Informasi
Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi
Pengajuan Keberatan
Layanan Informasi Perkara
Penelusuran Perkara (SIPP)
Direktori Putusan
Layanan Pengaduan
Cara Penyampaian Pengaduan
Hak-Hak Pelapor dan Terlapor
Alur dan Penanganan Pengaduan
Formulir Pengaduan
Tindak Lanjut Pengaduan
Pengadaan Barang dan Jasa
Survey Kepuasan Masyarakat
Layanan Hukum
Prosedur Pengajuan Perkara
Tingkat Pertama
Verzet (Perlawanan)
Tingkat Banding
Kasasi
Peninjauan Kembali
Prosedur Pengajuan Eksekusi
Biaya Panjar Pengajuan Perkara
Layanan Persidangan
Prosedur Persidangan
Tata Tertib Persidangan
Tata Tertib Antrian Sidang
Jadwal Sidang
Layanan Perkara Prodeo
Prosedur Layanan Prodeo
Biaya Perkara Prodeo
Layanan Posbakum
Hak-Hak Pencari Keadilan
Mediasi
Transparansi
Laporan Tahunan
Laporan LKjIP
Laporan Kinerja Triwulan
SAKIP
IKU (Indikator Kinerja Utama)
PKT (Penetapan Kinerja Tahunan)
RKT (Rencana Kinerja Tahunan)
Renstra (Rencana Strategis)
Laporan Pelayanan Informasi
Laporan LHKPN
Laporan Perkara Prodeo
sk dan kebijakan
Statistik Pengadilan
Statistik Perkara
Statistik Pegawai
Statistik Pengaduan
Laporan Realisasi Anggaran 2021
Rencana Penarikan Dana (RPD)
Laporan Keuangan (CALK)
Daftar Aset dan Inventaris (BMN)
Laporan Pengawasan Bidang
Laporan Hukuman Disiplin
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
LHKASN
Laporan Dipa
Peraturan dan Kebijakan
Peraturan Perundangan
Kebijakan Mahkamah Agung
Peraturan Ditjen Badilag
Surat Keputusan
Surat Edaran
Nota Kesepahaman
Kode Etik
Kode Etik Hakim
Kode Etik Panitera dan Jurusita
Kode Etik PNS
Kode Etik Pegawai Mahkamah Agung
Yurisprudensi
Hukum Acara
Pedoman Pengawasan
Pedoman Pengaduan
Pedoman Pemberian Hukuman Disiplin
Home
>
Tentang Pengadilan
>
Sistem Pengelolaan Pengadilan
>
Pedoman Pengelolaan Organisasi
Pedoman Pengelolaan Organisasi
Last Updated: Friday, 02 November 2018 09:20
|
Print
|
Email
==============================================================
A.
PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
1.
SK. KMA No. 26 tahun 2012, ttg Standar Pelayanan Pengadilan
2.
Permenpan No. 20 tahun 2010, ttg Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
3.
SK. KMA No. 1-144 tahun 2011, ttg Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan
4.
UU Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik
5.
Surat Edaran tentang Penilaian Website
B.
PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI
1.
Aturan Perilaku Pegawai MA
2.
Kep. Sek. MA 008-A tahun 2012
3.
Keputusan Sek MA Nomor 035/SK/IX/2008
4.
SK KMA 071/ tahun 2008
5.
PP No. 14 tahun 1994
6.
PP No. 3 tahun 1980
7.
PP No. 30 tahun 1980
8.
PP No. 05 tahun 1976
9.
PP No. 20 tahun 1975
10.
PP No. 24 tahun 1976
11.
PP No. 08 tahun 1974
12.
PP No. 16 tahun 1994
13.
PP No. 53 tahun 2010
14.
PP No. 40 tahun 2010
15.
SK No. 070/SK/KMA/V/2008
C.
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
1.
Standar Biaya Umum (SBU) 2012
2.
SK KPA/KPB lingkungan Mahkamah Agung RI
3.
SE-35/ PB/2009
4.
SE-14/ PB/2012
5.
SE-5/ PB/2012
6.
57.b/ BUA/OT.01/III/2012
7.
237/ PMK/05/2011
8.
171/ PMK/05/2007
9.
170/ PMK/05/2010
10.
49/ PMK/05/2011
11.
125/ PMK/05/2009
12.
45/ PMK/05/2007
13.
PER-22/ PB/2011
14.
PER-33/ PB/2008
15.
PER-11/ PB/2011
16.
PER-11/ PB/2012
17.
PER-66/ PB/2005
18.
PER-08/ PB/2009
19.
PP-39 TAHUN 2007
D.
PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI
1.
Perpres No. 13 tahun 2005
2.
Perpres No. 14 tahun 2005
3.
UU No. 1 tahun 1974
4.
UU No. 3 tahun 2009
5.
UU No. 48 tahun 2009
6.
UU No. 50 tahun 2009