Jakarta-Humas, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atas peraturan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang tata cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) seluruh Objek BMN dilakukan Penetapan status Penggunaan (PSP) kecuali terhadap Objek yang dikecualikan dan Diterbitkan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang yang ditujukan Kepada YTH Para Sekretaris Unit Eselon I, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding, Para sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama diseluruh Indonesia.
MONITORING PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN (PSP) BARANG MILIK NEGARA
Diposting pada Leave a Comment
Lihat Artikel Terkait Lainnya:
- PENGUMUMAN PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2023 TITIK LOKASI PADANG
- PENUNJUKAN LOKASI SELEKSI PSIKOTES PADA SELEKSI PENGADAAN HAKIM DARI JABATAN ANALIS PERKARA PERADILAN TAHUN 2021 TAHUN ANGGARAN 2023
- PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAERAH PADA SELEKSI PENGADAAN HAKIM DARI JABATAN ANALIS PERKARA PERADILAN TAHUN 2021 TAHUN ANGGARAN 2023
- PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN HAKIM DARI JABATAN ANALIS PERKARA PERADILAN TAHUN 2021 TAHUN ANGGARAN 2023
- Pembentukan Panitia Pelaksana Daera pada Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun 2023Pembentukan Panitia Pelaksana Daera pada Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada MA RI Tahun 2023
Berikan Komentar