Dasar Hukum Pelayanan Publik

Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan Agama Depok mengacu kepada dasar hukum yang berlaku sebagai berikut:

No.	Dasar Hukum	Dokumen
1.	Undang-Undang No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2.	Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
4.	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25.M.PAN/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
5.	Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu
6.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama