Sistem Pengelolaan Pengadilan

Program Kerja Pengadilan Agama Depok meliputi bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dibagi menjadi beberapa komisi (tim), yaitu :

1. Komisi A : Administrasi Yustisial

2. Komisi B : Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

3. Komisi C : Umum dan Keuangan

4. Komisi D : Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Selain itu ada pula program kerja bidang Administrasi Teknik Yustisial yang bertugas sebagai pengawas dari pelaksanaan program-program diatas.

Berikut ini adalah Program Kerja Pengadilan Agama Depok:

No.	Program Kerja	Dokumen
1.	Tahun 2019
2.	Tahun 2020
3.	Tahun 2021
4.	Tahun 2022
5.	Tahun 2023

Pengawasan dan Kode Etik Hakim

Sistem Pengawasan di Pengadilan Agama Depok melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Depok tentang Hakim Pengawas Bidang terlampir

Kode Etik dan Perilaku Hakim sesuai dengan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Perilaku Hakim, terlampir

Selama tahun 2017 Pengadilan Agama Depok telah menerima kunjungan dari tim  Pengawas dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Untuk Laporan Tindak lanjut hasil Pengawasan Pengadilan Agama Depok, dapat dilihat selengkapnya disini.

Di awal tahun 2018 tepatnya tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018 Pengadilan Agama Depok, kembali menerima kunjungan dari tim Pengawasa Mahkamah Agung RI, dimana hasil temuan dari Tim Pengawas Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut

Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan rencana strategis Satuan Kerja  yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

No.	RKAKL	Dokumen
1.	Oktober 2017
2.	Februari 2018
3.	Maret 2018
4.	Juli 2018
5.	September 2018
6.	Februari 2019
7.	November 2020
8.	DIPA 01 awal Tahun 2021
9.	DIPA 04 awal Tahun 2021
9.	DIPA 01 Tahun 2022
9.	DIPA 04 Tahun 2022

===============================================================================

Yurisprudensi berasal dari “iuris prudential” (Latin), “Jurisprudentie” (Belanda), “jurisprudence” (Perancis) yang berari “ Ilmu Hukum” (Black’s law dictionary, edisi II, 1979). Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaian suatu perkara yang sama.

Lahirnya Yurisprudensi karena adanya peraturan peraturan UU yang tidak jelas atau masih kabur, sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara. Hakim dalam hal ini membuat suatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Jadi, putusan dari hakim terdahulu ini yang disebut dengan yurisprudensi.

Dalam system common law, yurisprudensi diterjemahkan sebagai : Suatu ilmu pengetahuan hukum positif dan hubungan-hubungannya dengan hukum lain”. Sedangkan dalam system statute law dan civil law, diterjemahkan sebagai “Putusan-putusan Hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama” (Simorangkir, 1987 : 78).

Menurut Prof. Subekti, yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah “Putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tidak semua putusan hakim tingkat pertama atau tingkat banding dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi, kecuali putusan tersebut sudah melalui proses eksaminasi dan notasi Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi .

Yurisprudensi diciptakan berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman, UU ini menyatakan : pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Terdapat beberapa macam yurisprudensi, macam-macam yurisprudensi tersebut sebagai berikut :

1. Yurisprudensi Tetap (suatu putusan dari hakim yang terjadi oleh karena rangkaian putusan yang sama dan dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan untuk memutuskan suatu perkara)

2. Yurisprudensi Tidak Tetap (suatu putusan dari hakim terdahulu yang tidak dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan)

3. Yurisprudensi Semi Yuridis (semua penetapan pengadilan yang didasarkan pada permohonan seseorang yang berlaku khusus hanya pada pemohon)

4. Yurisprudensi Administratif (SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang berlaku hanya secara administratif dan mengikat intern di dalam lingkup pengadilan)

Di lingkungan Peradilan Agama, yurisprudensi kerap digunakan oleh hakim untuk memutus suatu perkara terutama perkara perceraian atau perkara-perkara perdata agama Islam yang terkait dengan perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang baik kepada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, atau Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi .

Beberapa contoh kaidah hukum yurisprudensi perdata agama dapat di klik disini. 

Untuk melihat yurispridensi Mahkamah Agung dapat di klik disini.

E-Learning