Slider

Program Prioritas Ditjen Badilag Tahun 2023 sesuai dengan Surat Keputusan nomor 044/DJA/HK.00/SK/I/2023. Dalam surat keputusan tersebut beberapa Program Prioritas Ditjen Badilag antara lain:

1. Penguatan Kelembagaan, diantaranya:
   • Optimalisasi Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak
   • Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (eksekusi)
   • Optimalisasi Mediasi
   • Penguatan Inovasi dan Prestasi
   • Peningkatan Kelas Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kelas IA Khusus
   • Optimalisasi kerja sama antar lembaga
2. Penguatan Integritas
   • Optimalisasi Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
   • Penguatan pengawasan, baik yang bersifat preventif maupun represif (CCTV Online)
3. Penguatan Sumber Daya Manusia
   • Peningkatan Kualitas SDM tenaga teknis Peradilan Agama
   • Optimalisasi kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berkala (daring dan luring)
   • Penguatan Pelaksanaan Hukum Acara Peradilan Agama
4. Penguatan Pemanfaatan Teknologi Informasi
   • Optimalisasi E-Court, Gugatan Sederhana, dan Gugatan Mandiri
   • Implementasi, Pengembangan, dan Replikasi 26 Inovasi/Aplikasi Ditjen Badilag dan Aplikasi Mahkamah Agung.

1. KEMANDIRIAN

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945).

Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar Hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

2. INTEGRITAS

Integritas dan kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) Perilaku Hakim harus dapat menjadi teladan bagi Masyarakatnya. Perilaku Hakim yang Jujur dan Adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan Masyarakat akan Kredibilitas Putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan Kejujuran harus menjiwai pelaksanaan Tugas Aparatur Peradilan.

3. KEJUJURAN

Kejujuran Atau jujur artinya apa-apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya, apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedang kenyataan yang ada itu adalah kenyataan yang benar-benar ada. Jujur juga berarti seseorang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Sikap jujur itu perlu di pelajari oleh setiap orang, karena kejujuran mewujudkan keadilan, sedang keadilan menuntut kemuliaan abadi, jujur memberikan keberanian dan ketentraman hati

4. AKUNTABILITAS

Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh Tanggung Jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berPerkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah Hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur Peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh Tanggung Jawab dan Profesional.

5. RESPONSIBLITAS

Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan Pencari Keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, Hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam Masyarakat.

6. KETERBUKAAN

Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Salah satu upaya Badan Peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan Hukum, perlindungan Hukum, serta kepastian Hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada Masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu Perkara dan kejelasan mengenai Hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

7. KETIDAKBERPIHAKAN

Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses Peradilan yang Jujur dan Adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan Pendapat/ Kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, Aparatur Peradilam harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berPerkara.

8. PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM

Perlakuan yang sama di hadapan Hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Setiap Warga Negara, khususnya Pencari Keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapat Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. dan Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H.

Rapat Evaluasi dan Koordinasi Semester I Dirjen Badilag dengan Pimpinan PTA/MS Aceh Seluruh Indonesia. Evaluasi hasil sidak virtual Pimpinan Mahkamah Agung pada Tanggal 28 Juli 2021.

Kebijakan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2021 yang disampaikan oleh Bapak Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Pembinaan Dirjen Badilag pada Kegiatan Penandatanganan Kontrak Kinerja Ketua Pengadilan Agama Kelas IA oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, yaitu Bapak Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang melayani masyarakat, Pengadilan Agama Depok terus berbenah dan berkomitmen untuk melaksanakan semangat Zona Integritas WBK/WBBM

Para Lansia, Disabilitas, Ibu Hamil dan Ibu Menyusui, TIDAK PERLU ANTRI, KAMI LANGSUNG LAYANI.

Aplikasi E-Court adalah aplikasi dengan dua interface. Interface pertama diperuntukkan bagi pengguna advokat untuk mendaftarkan keanggotaannya kemudian dapat mendaftarkan gugatan secara online, dan interface kedua diperuntukkan bagi pengguna pengadilan. Silakan klik tombol dibawah ini untuk menuju aplikasi E-Court Mahkamah Agung.