Pengaduan Layanan Publik

                  TINDAK LANJUT PENGADUAN PENGADILAN AGAMA DEPOK TAHUN 2021

No.	Tanggal	Sumber	Jenis Pengaduan	Status Pengaduan
				Diterima	Tidak Layak	Diperiksa	Selesai
1.	-Belum Ada Laporan-

Keterangan :

Pengaduan yang layak ditindaklanjuti adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

• Pengaduan dengan Identitas pelapor jelas dan substansi/materi pengaduan logis dan memadai. Untuk itu direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran informasinya;
• Pengaduan dengan identitas pelapor tidak jelas namun substansi/materi pengaduan logis dan memadai. Untuk itu direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran informasinya;
• Pengaduan dengan identitas pelapor jelas namun substansi/materi pengaduan tidak logis dan tidak memadai. Untuk itu direkomendasikan untuk dilakukan konfirmasi sebelum dilakukan pemeriksaan;
• Pengaduan dengan permasalahan serupa dengan pengaduan yang sedang atau telah dilakukan pemeriksaan. Untuk itu direkomendasikan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi lebih lanjut;

Pengaduan yang tidak layak ditindaklanjuti adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

• Pengaduan dengan identitas pelapor tidak jelas dan tidak disertai data yang layak serta menunjang informasi yang diadukan, untuk itu tidak diperlukan penanganan lebih lanjut namun tetap dicatat sebagai dokumentasi/arsip;
• Pengaduan dengan identitas pelapor tidak jelas dan tidak menunjuk substansi secara jelas, misalnya pengaduan penanganan perkara yang tidak adil (tidak fair), namun tidak disertai dengan nama pengadilan tempat kejadian atau nomor perkara yang dimaksud;
• Pengaduan dimana terlapor sudah tidak lagi bekerja sebgai aparat pengadilan, misalnya sudah pensiun, pindah kerja ke instansi lain dan seterusnya, untuk itu tidak diperlukan penanganan lebih lanjut;
• Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana, akan disarankan untuk dilanjutkan kepada Kepolisian/Kejaksaan/Komisi Pemberansan Korupsi;
• Pengaduan mengenai keberatan terhadap substansi putusan pengadilan, akan disarankan untuk melalui mekanisme hukum banding/kasasi/Peninkauan Kembali dan upaya hukum lainnya;
• Pengaduan mengenai pihak atau instansi lain diluar yuridiksi pengadilan, misalnya mengenai advokat, jaksa atau polisi, akan disarankan untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang;
• Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan.

Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan dibawahnya telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009.

Download SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009

Berikut Skema Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009:

Berdasarkan SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tersebut Pengadilan Tingkat Banding sebagai voorpost Mahkamah Agung RI diberi kewenangan menangani sendiri pengaduan masyarakat yang masuk, kecuali dalam beberapa hal Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dapat mengambil alih apabila :

1. Telapor telah pindah tugas ke pengadilan lain yang berada di wilayah hukum di pengadilan tingkat banding yang lain
2. Pengaduan bersifat pending atau menarik perhatian masyarakat
3. Penanganan pengaduan yang dilaksanakan di pengadilan tingkat banding berlarut – larut

Pengadilan Tingkat Pertama diberikan kewenangan sebatas menerima pengaduan dan berkewajiban untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima.

Berikut Alur & Jangka Waktu Pengaduan oleh Pengadilan Tingkat Pertama :

Penanganan pengaduan saat ini mengakomodir pula hak-hak dari para pelapor seperti hak mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas, mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun, mendapatkan informasi mengenai tahapan, penanganan pengaduan yang disampaikannya serta pelapor berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Badan Peradilan, bahwa:

• Pelapor adalah individu atau kelompok atau instansi yang menyampaikan pengaduan kepada lembaga peradilan.
• Terlapor adalah aparat atau unit kerja pada lembaga pengadilan yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perilaku.

A. Hak Pelapor

• Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
• Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
• Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkanny;
• Mendapatkan perlakukan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.

B. Hak Terlapor

• Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain;
• Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya.

C. Hak Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan

• Merahasiakan kesimpulan dan hasil rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan kepada pihak Terlapor, Pelapor dan pihak-pihak lain selain kepda Pejabat yang berwenang mengambil keputusan;
• Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penganganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan.

Didalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Agama Depok kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi, bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama Depok dan Pengadilan Agama Depok akan berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik.

Cara menyampaikan pengaduan layanan ke Pengadilan Agama Depok:

A. Secara Lisan

1. Melalui telepon (021) 77835414 yakni pada saat jam pelayanan mulai pukul 08.00 s/d 15.00 WIB.
2. Datang langsung ke Kantor Pengadilan Agama Depok di Komplek Pemda Kota Kembang, Jalan Boulevard Sektor Anggrek, Kota Kembang, Kalimulya, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413.

B. Secara tertulis

1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Depok dengan cara diantar langsung atau melalui Pos ke alamat Kantor Pengadilan Agama Depok di Komplek Pemda Kota Kembang, Jalan Boulevard Sektor Anggrek, Kota Kembang, Kalimulya, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413.
2. Dikirimkan melalui email Pengadilan Agama Depok : [email protected] dengan Subject :  Pengaduan Layanan Publik
3. Mendownload formulir pengaduan yang ada pada link : https://pa-depok.go.id/layanan-publik/pengaduan-layanan-publik/formulir-pengaduan , kemudian dikirimkan melalui email atau disampaikan secara langsung kepda petugas di Kantor Pengadilan Agama Depok,

C. Melalui URL : https://siwas.mahkamahagung.go.id/

Penerimaan Pengaduan Layanan oleh Pengadilan Agama Depok

1. Pengadilan Agama Depok akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.
2. Pengadilan Agama Depok akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.

Pengadilan Agama Depok telah menyediakan Kotak Saran atau kotak pengaduan publik untuk para pencari keadilan dapat menyampaikan saran dan keluhan secara tertulis tentang hal hal yang berkaitan dengan pelayanan maupun sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Depok.

Beberapa hal yang dilakukan Pengadilan Agama Depok untuk meningkatkan Pelayanan Publik adalah dengan :

1. Pembentukan Tim Perbaikan Pelayanan Publik,

Tim ini berfungsi sebagai tim supervisi dan fasilitator dalam perbaikan pelayanan publik, untuk bisa menangani beberapa unit layanan publik, tim terdiri dari unsur Kesekretariatan dan Kepaniteraan. Tim bekerja menyelenggarakan semua tahapan program perbaikan pelayanan publik ini.

2. Publikasi Survey Pengaduan Mayarakat,

Sebelum survey dilakukan, terlebih dahulu dilakukan publikasi yang luas kepada masyarakat pengguna layanan agar membantu dengan menjawab questioner pengaduan yang telah disediakan oleh Petugas Meja Informasi. Publikasi ini juga berusaha menyadarkan masyarakat bahwa pengaduan yang mereka sampaikan akan digunakan untuk melakukan perbaikan pada unit layanan tersebut.

3. Survey Pengaduan Masyarakat,                              

Tahapan ini dilakukan untuk memperoleh data riil pengaduan masyarakat tertinggi dalam hal apa, survey dilakukan oleh petugas yang ditunjuk di unit layanan. Setiap bulan data hasil survey direkap dan dipublikasikan sehingga masyarakat pengguna layanan bisa melihat perkembangan hasil survey.      

4. Monitoring dan Evaluasi,

Monitoring dan evaluasi adalah tahapan yang dilakukan Tim Perbaikan Pelayanan Publik untuk melakukan monitoring apakah Janji Perbaikan telah dilaksanakan, verifikasi dilakukan pula pada sampai dimana realisasi dari janji perbaikan itu dan perkembangan rekomendasi yang telah dikeluarkan. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Ketua Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID).