Media Informasi dan Publikasi Pengadilan Agama Depok

Logo Artikel

Laporan Akses Informasi

Layanan Informasi Publik

Prosedur Keberatan atas Pengajuan Informasi

Diposting pada Leave a Comment

Pemohon informasi juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas pelayanan informasi, berikut tata cara mengajukan keberatan atas pelayanan informasi.

A. Syarat dan Prosedur Keberatan

1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam  hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

  • Adanya penolakan atas permohonan informasi.
  • Tidak disediakannya informasi  yang wajib diumumkan  secara berkala.
  • Tidak ditanggapinya permohonan informasi.
  • Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
  • Tidak dipenuhinya permohonan informasi.
  • Pengenaan biaya yang tidak wajar dan/atau
  • Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.

2. Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

B. Registrasi

  1. Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika  diperlukan.
  2. Petugas  Informasi  langsung memberikan salinan  formulir  keberatan  sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
  3. Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register Keberatan dan meneruskannya kepada   atasan PPID dengan tembusan   kepada  PPID dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.

C. Tanggapan Atas Keberatan

  1. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang  disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam  waktu 20  (dua puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
  2. Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:
    • Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan.
    • Nomor surat tanggapan atas keberatan.
    • Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut:
      • Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang jelas.
      • Membatalkan  putusan PPID dan/atau  memerintahkan  PPID untuk memberikan sebagian  atau  seluruh   informasi   yang   diminta   kepada Pemohon dalam  jangka waktu  tertentu selambat-lambat  14 (empat belas) hari kerja.
      • Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan   pelayanan  informasi   sesuai   dengan   Undang-undang   dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja.
      • Menetapkan biaya yang wajar  yang dapat  dikenakan   kepada  pemohon informasi.

3. Petugas  Informasi menyampaikan atau mengirimkan  keputusan  Atasan   PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja  sejak menerima  tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.

4. Pemohon  yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

 

Hak Dan Kewajiban Pemohon Informasi

Diposting pada Leave a Comment

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 para pemohon informasi memiliki hak dan kewajibannya. Adapun hak dan kewajiban tersebut adalah:

HAK-HAK PEMOHON INFORMASI

Berdasarkan pasal 4 UU No. 14 Tahun 2008

  1. Melihat dan Mengetahui Informasi Publik ;
  2. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik ;
  3. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
  4. Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.
  6. Setiap Pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011

  1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
  2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
  3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.
  4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
  5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
  6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.
  7. Hak untuk mengetahui segala informasi yang harus diumumkan secara berkala mengenai :
  • Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan, yang berkaiatan dengan Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan, Struktur organisasi Pengadilan, Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan, daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan, profil singkat pejabat struktural; dan laporan LHKPN
  • Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara, biaya penyelesaian perkara dan jadwal sidang.
  • Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja pengadilan
  • Informasi Laporan Akses Informasi
  • Informasi Lain yang berkaiatan dengan prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan

KEWAJIBAN PEMOHON INFORMASI

Kewajiban Pemohon informasi keadilan sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berhak untuk memperoleh layanan informasi sebagaimana pasal 5 sebagai berikut :

  1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prosedur Permohonan Informasi

Diposting pada Leave a Comment

Download Formulir pengajuan permohonan informasi Pengadilan Agama Depok:

Formulir Pengajuan Permohonan Informasi – Prosedur Biasa

Formulir Pengajuan Permohonan Informasi – Prosedur Khusus

Penjelasan tata cara permohonan informasi merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari:

  • Prosedur biasa; dan
  • Prosedur khusus.

2. Prosedur biasa digunakan dalam hal :

  • Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
  • Informasi yang diminta bervolume besar;
  • Informasi yang diminta belum tersedia; atau
  • Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang   harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga  harus  mendapat   izin  dan  diputuskan  oleh  pejabat  pengelola  informasi  dan  dokumentasi (PPID).

3. Prosedur khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta :

  • Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
  • Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam daftar informasi publik dan sudah tersedia (misal : sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
  • Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
  • Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.

4. Alasan permohonan informasi yang dibuat pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian informasi.

5. Petugas informasi wajib membantu pemohon informasi dalam mengajukan permohonan.

6. Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan mahkamah agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh mahkamah agung ke pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

PROSEDUR BIASA

Bagan proses pemberian informasi dengan prosedur biasa :

PROSEDUR KHUSUS

Bagan proses pemberian informasi dengan prosedur khusus :

Kategorisasi Informasi

Diposting pada Leave a Comment

Ada 3 (tiga) kategori informasi yang dikenal dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/I/2011 yaitu sebagai berikut:

  1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
  2. Informasi yang wajib tersedia yang setiap saat dapat diakses oleh publik;
  3. Informasi yang dikecualikan / dirahasiakan.

A. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala

       Jenis-jenis informasi yang wajib diumumkan secara berkala yaitu :

       a. Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan :

  1. Profil Pengadilan (struktur organisasi, alamat/telepon/faksimili dan alamat situs;
  2. LHKPN Hakim / Panitera yang telah diverivikasi KPK, dll);
  3. Prosedur beracara di Pengadilan;
  4. Biaya penyelesaian perkara dan biaya hak kepaniteraan lain;
  5. Agenda sidang.

      b. Informasi Terkait Hak Masyarakat :

  1. Hak masyarakat (hak bantuan hukum, biaya perkara cuma-cuma, dll);
  2. Prosedur pengaduan dugaan pelanggaran Hakim/Pegawai dan hak-hak pelapor).

      c. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan :

  1. Ringkasan program/kegiatan Pengadilan (missal nama kegiatan, target, capaian,
  2. DIPA, dokumen negara lainnya, dll);
  3. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  4. Ringkasan Laporan laporan keuangan (termasuk rencana dan laporan realisasi anggaran).

      d. Informasi Laporan Akses Informasi :

Ringkasan laporan akses informasi (misal jumlah permohonan informasi yang diterimadan ditolak serta alasan penolakan).

      e. Informasi Lain :

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan.

B. Informasi yang wajib tersedia yang setiap saat dapat diakses oleh publik

        Jenis-jenis informasi yang wajib tersedia atau dapat diakses oleh publik meliputi :

        a. Umum

            Daftar Informasi Publik (DIP), sekurang-kurangnya memuat :

  • Nomor;
  • Ringkasan Isi Informasi;
  • Pejabat atau unit/satuan kerja yang menyediakan informasi;
  • Penanggungjawab pembuatan atau penertiban informasi;
  • Waktu dan tempat pembuatan informasi;
  • Bentuk informasi yang tersedia (cetak atau elektronik);
  • Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

       b. Informasi tentang Perkara dan Persidangan :

  • Seluruh Putusan dan Penetepan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi);
  • Buku register Perkara;
  • Data statistik perkara;
  • Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara;
  • Laporan penggunaan biaya perkara.

      c. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan :

  • Statistik pelanggaran Hakim / Pegawai;
  • Statistik penjatuhan hukuman disiplin;
  • Inisial nama Hakim / Pegawai yang dijatuhi hukuman;
  • Putusan Majelis Kehormatan Hakim.

      d. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian :

  • Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung;
  • Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung;
  • Hasil penelitian yang dilakukan.

     e. Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan :

  • Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan;
  • Standar dan maklumat pelayanan Pengadilan;
  • Profil Hakim dan Pegawai (Nama, riwayat pekerjaan / pendidikan dll);
  • Data statistik kepegawaian;
  • Anggaran Pengadilan dan laporan keuangannya;
  • Surat menyurat pimpinan/pejabat Pengadilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.

     f. Informasi Lain :

  • Calon Hakim/Pegawai dapat meminta informasi hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi penerimaan Hakim/Pegawai;
  • Pihak berperkara/kuasanya dapat meminta informasi Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang diajukan dalam sidang;
  • Informasi lain yang dinyatakan terbuka dalam putusan Komisi Informasi atau putusan Pengadilan yang telah inkrach.

C. Informasi yang dikecualikan / dirahasiakan

  • Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
  • Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
  • DP3/evaluasi kinerja individu hakim/pegawai;
  • Identitas pelapor dugaan pelanggaran hakim/pegawai;
  • Identitas Hakim/Pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
  • Catatan dan dokumen proses mediasi di Pengadilan;
  • Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu;
  • Seluruh / bagian tertentu dari informasi lain yang tidak disebutkan secara tegas sebagai informasi yang wajib diumumkan atau dapat diakses publik, yang jika dibuka (setelah melalui proses uji konsekuensi), dianggap akan membawa konsekuensi negatif sebagai berikut :
  • Menghambat proses penegakan hukum;
  • Menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat;
  • Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
  • Mengungkapan kekayaan alam Indonesia;
  • Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  • Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  • Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang;
  • Mengungkap rahasia pribadi;
  • Merugikan secara serius proses penyusunan kebijakan (khusus permintaan informasi berupa memo atau surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang sifatnya dirahasiakan;
  • Melanggar Undang-undang (yakni dalam hal undang-undang tertentu secara tegas menyatakan bahwa informasi yang diminta merupakan informasi rahasia).

Dasar Hukum Pelayanan Publik

Diposting pada Leave a Comment

Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan Agama Depok mengacu kepada dasar hukum yang berlaku sebagai berikut:

No.
Dasar Hukum
Dokumen
1.
Undang-Undang No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2.
Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
4.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25.M.PAN/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
5.
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu
6.
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama