Arsip Artikel

Oleh: Ahmad Rafuan, S.Sy. (Hakim Pratama PA Kuala Kapuas)

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya dalam kehidupan saling membutuhkan satu sama lain.[1] Dalam relasi hubungan antar sesama manusia, ada unsur kepentingan individu maupun kelompok yang menjadi tujuan dalam kehidupan bersosial. Untuk meraih tujuan atau kepentingan tersebut, tidak jarang terjadi persinggungan atau gesekan antara individu dengan individu yang lain yang disebut dengan konflik atau pertikaian. Konflik adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sosial, namun konflik dapat dikelola dan diselesaikan untuk mencapai titik temu antara satu kepentingan manusia dengan kepentingan yang lain. Penyelesaian konflik dapat ditempuh melalui proses non-litigasi maupun litigasi. Penyelesaian konflik melalui proses non-litigasi melalui mediasi, negosiasi, suluh, arbitrase dan metode lainnya untuk mencapai titik temu kesepakatan penyelesaian konflik.[2] Adapun penyelesaian konflik secara litigasi adalah penyelesaian melalui lembaga peradilan.

Penyelesaian konflik kepentingan antar individu melalui lembaga peradilan telah diatur sedemikian rupa melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa kepentingan antar individu dipahami sebagai perkara perdata. Penyelesaian perkara perdata di Indonesia secara litigasi diselesaikan melalui dua lembaga peradilan, tergantung dari subjek hukum[3] yang berperkara. Perkara perdata antara orang yang beragama Islam dan/atau badan hukum Islam diselesaikan melalui lembaga peradilan agama.[4] Adapun yang selain itu, diselesaikan melalui lembaga peradilan umum.

Penyelesaian perkara perdata melalui lembaga peradilan mengikuti sistem hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, baik melalui lembaga peradilan umum maupun lembaga peradilan agama. Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.[5] Dalam pengertian lain, hukum acara perdata juga diartikan sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.[6] Untuk memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam penegakan hukum perdata materiil, pelaksanaan hukum acara perdata dibatasi dan diawasi oleh asas-asas hukum acara perdata. Salah satu asas dalam hukum acara perdata yang menjadi acuan pelaksanaan adalah asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bertujuan agar pelaksanaan pemeriksaan perkara perdata di pengadilan dilaksanakan dengan sederhana tanpa bertele-tele, cepat dan tidak memakan banyak biaya. Dalam pelaksanaan tahapan-tahapan persidangan harus memerhatikan asas tersebut, tidak terkecuali dalam tahapan pembuktian. Pembuktian memegang peranan yang sangat penting sebagai landasan dan pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara.[7] Dalam perkara perdata, bukti yang dianggap paling kuat adalah alat bukti surat berupa akta otentik, yang mana kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat[8], yang terletak pada keaslian surat atau akta tersebut. Sedangkan akta atau surat yang berbentuk fotokopi, sesuai peraturan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 1993, Angka 9, harus terlebih dahulu dicocokkan dengan aslinya dan kemudian dilegalisir oleh Panitera sebelum diajukan sebagai alat bukti di persidangan.[9] Ketentuan mengenai legalisir alat bukti surat yang berbentuk fotokopi oleh Panitera ini, di banyak sisi justru bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebab, alat bukti surat atau akta yang berbentuk fotokopi, selain harus di-nazegelen di kantor pos, juga nantinya akan dicocokkan lagi dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan agenda pembuktian. Bagaimana seandainya di satu sisi Panitera menyatakan dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya dan memberikan legalisir atas dokumen fotokopi tersebut, namun di sisi lain Majelis Hakim menyatakan dokumen fotokopi tersebut tidak cocok dan tidak sesuai dengan aslinya, atau malah sebaliknya, maka akan muncul pertanyaan krusial tentang pendapat siapa yang harus dijadikan acuan hukum formil pembuktian, Panitera ataukah Majelis Hakim. Pendapat pihak mana pun yang akan diambil, tentu akan menjatuhkan kewibawaan dan kedudukan pihak lainnya. Atau bagaimana seandainya Panitera sedang melaksanakan dinas luar daerah, sedangkan keperluan legalisasi alat bukti dokumen fotokopi mendesak diperlukan untuk pembuktian di persidangan, maka waktu penyelesaian persidangan akan semakin panjang. Selain memakan waktu lebih lama, hal tersebut juga tidak efisien dalam upaya penyelesaian perkara di pengadilan. Oleh sebab itu, penulis tertarik dan merasa penting untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam Paper yang berjudul “URGENSI LEGALISASI BUKTI FOTOKOPI OLEH PANITERA UNTUK PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN”.

PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti surat dalam hukum perdata?
3. Bagaimanakah urgensi pelaksanaan legalisasi dokumen alat bukti fotokopi oleh Panitera untuk keperluan pembuktian di persidangan?

PEMBAHASAN

1. Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas pelaksanaan persidangan yang mengutamakan penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Asas tersebut tertuang di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman[10] jo. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman[11]. Dalam peraturan perundang-undangan terkait Peradilan Agama, asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tertuang dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama[12].

Asas sederhana bermakna pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat merupakan asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian perkara yang tidak berlarut-larut. Berkaitan dengan waktu penyelesaian perkara, telah ada batas waktu penyelesaian perkara paling lama 5 (lima) bulan untuk penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan paling lama 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.[13] Ketentuan mengenai batas waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi. Pengecualian terhadap batas waktu tersebut berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Asas cepat ini dikenal dengan adagium justice delayed justice denied, yang bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti bahwa biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

Jika ditelaah dalam sepuluh tahun terakhir, sudah banyak kebijakan yang dilahirkan dan dijalankan oleh Mahkamah Agung untuk mendorong implementasi ketiga asas tersebut. Untuk menjalankan peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan yang efektif dan efisien misalnya, diperkenalkan kebijakan pendukung berupa penggunaan teknologi informasi. Para pihak yang berperkara bahkan masyarakat umum bisa melakukan penelusuran perkara melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Di beberapa Pengadilan Agama telah diterapkan penggunaan SMS Reminder (SMS Gateway) untuk mengingatkan para pihak mengenai jadwal persidangan, untuk meminimalisir adanya penundaan sidang yang disebabkan kealpaan para pihak menghadiri sidang sehingga harus dipanggil ulang, yang mengakibatkan penguluran waktu penyelesaian perkara. Selain itu, telah digalakkan sisten court calendar yang menekankan aspek kepastian jadwal pelaksanaan persidangan, sehingga meminimalisir adanya penundaan persidangan dengan alasan yang tidak substansial. Yang terbaru, adalah implementasi e-court dan e-summons yang berimplikasi pada berkurangnya biaya dan waktu penyelesaian perkara[14].

2. Alat Bukti Surat dan Kekuatan Pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata 

Sengketa yang diajukan ke lembaga peradilan akan diputus melalui putusan hakim. Untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil suatu gugatan atau menolak suatu dalil dan tuntutan, penggugat atau tergugat yang telah dibebani pembuktian harus membuktikannya dengan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tersebut ditentukan oleh Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdata (BW), yaitu:[15]

1. Alat bukti surat;
2. Saksi-saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah

Dalam perkara perdata yang menekankan pada aspek formil[16], kedudukan alat bukti surat dianggap lebih kuat dibanding alat bukti lainnya. Sudikno Mertokusumo mengartikan alat bukti surat (alat bukti tertulis) sebagai:“Segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah fikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.[17]

Surat yang dibuat dan memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang ditandatangani[18], dan sejak semula dengan sengaja dibuat untuk pembuktian disebut sebagai surat akta.[19] Akta dibedakan menjadi dua, yakni akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah suatu surat yang bentuknya ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untuk itu.[20] Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta atau surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan, tanpa bantuan pejabat atau pegawai umum, yang bertujuan untuk dijadikan alat bukti tentang peristiwa yang tercantum di dalamnya.[21]

Akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak.[22] Pengertian bukti yang sempurna adalah apabila bukti akta otentik tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan maka hakim harus menganggap cukup alat bukti tersebut sebagai bukti kebenaran peristiwa atau dalil, tanpa meminta tambahan alat bukti lainnya. Undang-undang mengharuskan hakim meyakini kesempurnaan bukti akta otentik, karena akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk undang-undang. Namun demikian, pihak lawan berhak menyangkal kebenaran akta otentik tersebut, tentunya dengan alat bukti yang otentik pula.[23]

Pada prinsipnya, kekuatan suatu bukti surat hanya terletak pada asli surat yang berbentuk akta.[24] Jadi, surat yang berkekuatan bukti hanyalah akta yang asli. Salinan atau ikhtisar dari suatu akta boleh dipercaya apabila sama dengan aslinya. Begitu pula fotokopi dari akta otentik, dapat dipercaya apabila sesuai dengan aslinya. Hanya saja fotokopi dari suatu akta memiliki ketentuan tambahan supaya bernilai pembuktian.

3. Urgensi Legalisasi Bukti Fotokopi Oleh Panitera Untuk Pembuktian di Persidangan

Ketentuan mengenai pembuktian mengatur bahwa dokumen fotokopi yang akan dijadikan sebagai alat bukti, harus dilegalisir dengan cara dicocokkan dengan aslinya, kemudian dinyatakan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Untuk keperluan pembuktian di persidangan, yang berwenang melakukan legalisir terhadap fotokopi tersebut adalah Panitera, yang diatur di dalam Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 1993, dan ditegaskan melalui Surat Mahkamah Agung Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/1994 tentang Legalisasi Surat.

Secara yuridis, ketentuan mengenai legalisasi alat bukti surat fotokopi memiliki payung hukum. Namun menjadi menarik ketika ketentuan tersebut dikaji dari aspek sosiologis, filosofis dan pragmatis, sehingga akan ditemukan efektifitas hukum untuk menguji urgensi ketentuan legalisasi bukti fotokopi oleh Panitera tersebut.

Membicarakan efektifitas hukum, berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi tiga syarat, yakni berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis,[25] serta ditambah dengan aspek pragmatis. Penjelasan mengenai berlakunya suatu peraturan sebagai kaidah adalah sebagai berikut:[26]

1. Berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan;
2. Berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat (berdasarkan teori kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat;
3. Berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi;
4. Berlaku secara pragmatis, yaitu apabila bersifat praktis dan berguna bagi umum dengan mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).[27]

Kalau dikaji secara mendalam agar suatu hukum dapat berfungsi secara efektif dan efisien, maka setiap peraturan harus memenuhi unsur-unsur kaidah di atas secara kumulatif, bukan alternatif, sebab (1) apabila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati; (2) kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, kaidah itu menjadi aturan pemaksa; (3) apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinan kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan;[28] (4) dan apabila hanya berlaku secara pragmatis, kemungkinan kaidah itu hampa dari kepastian dan keadilan[29].

Berbicara mengenai efektifitas hukum, juga tidak terlepas dari empat faktor yang mempengaruhi keberfungsiannya, yakni (1) kaidah hukum atau peraturan itu sendiri; (2) petugas yang menegakkan atau menerapkan; (3) sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan kaidah hukum; dan (4) masyarakat yang terkena dampak peraturan tersebut. Dengan mengkaji aturan mengenai legalisasi alat bukti surat/akta fotokopi oleh Panitera menggunakan kaidah efektifitas dan efisiensi pemberlakuan hukum, maka akan dapat ditemukan urgensi pelaksanaan peraturan tersebut.

Secara yuridis, aturan bahwa dokumen alat bukti surat/akta yang berbentuk fotokopi harus dilegalisasi oleh Panitera memiliki payung hukum melalui Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 1993, dan ditegaskan melalui Surat Mahkamah Agung Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/1994 tentang Legalisasi Surat. Artinya, aturan tersebut berlaku secara yuridis.

Secara sosiologis, jika menggunakan sudut pandang teori kekuasaan, aturan tersebut dapat dipaksakan untuk diberlakukan. Namun jika dilihat dari sudut pandang pengakuan masyarakat, maka aturan tersebut tidak diakui oleh masyarakat baik secara eksplisit maupun implisit, malahan ketentuan tersebut justru menambah rumit proses perkara yang akan dihadapi oleh masyarakat di lembaga peradilan.

Secara filosofis, ketentuan tersebut bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas peradilan sederhana menginginkan proses peradilan bersifat sederhana serta tidak rumit dan asas cepat menginginkan proses peradilan diselesaikan dalam waktu yang singkat dan padat, sedangkan ketentuan mengenai legalisasi akta fotokopi tersebut memperpanjang alur pembuktian oleh para pihak. Sebab para pihak harus menemui Panitera terlebih dahulu untuk meminta legalisir akta fotokopi. Padahal Panitera memiliki tugas-tugas penting lain yang juga harus dilaksanakan. Belum lagi apabila Panitera dalam keadaan melaksanakan dinas luar daerah, padahal bisa jadi keperluan legalisasi alat bukti fotokopi sudah sangat mendesak untuk pembuktian di persidangan, sehingga dapat mengakibatkan tertundanya proses pembuktian dan semakin lamanya penyelesaian perkara. Ketika sidang pembuktian pun, Majelis Hakim akan melakukan pencocokkan kembali alat bukti fotokopi dengan aslinya, sehingga ketentuan bahwa bukti fotokopi harus dilegalisir oleh Panitera sangat tidak efektif dan tidak efisien. Belum lagi apabila terjadi perbedaan pendapat antara Panitera dengan Majelis Hakim mengenai sesuai atau tidaknya bukti fotokopi dengan aslinya, maka pendapat pihak manakah yang harus dijadikan pegangan dalam pembuktian. Pendapat pihak mana pun yang dipilih berpotensi menurunkan kewibawaan pihak lainnya apabila terjadi perbedaan pendapat tersebut. Asas biaya ringan, menginginkan proses peradilan dilaksanakan dan diselesaikan dengan biaya seminimal mungkin. Ketentuan mengenai legalisasi bukti fotokopi oleh Panitera mengharuskan para pihak membayar biaya legalisir sebesar Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah).[30] Meskipun jumlah tersebut bukan jumlah uang yang besar di masa sekarang ini, tetapi setidaknya pengeluaran para pihak dalam berperkara dapat ditekan seminimal mungkin.

Secara pragmatis, ketentuan tersebut tidak bersifat praktis bahkan cenderung membuat rumit para pihak. Terlebih ketika para pihak memerlukan legalisasi oleh Panitera, namun Panitera sedang memiliki banyak pekerjaan penting lainnya, atau bahkan Panitera sedang dalam keadaan dinas luar daerah. Bahkan ketentuan tersebut bisa saja menjadi tidak berguna dan tidak bermanfaat bagi para pihak jika pada proses pembuktian nantinya, Majelis Hakim akan melakukan pencocokkan kembali antara bukti fotokopi dengan akta aslinya.

Melihat dari argumentasi di atas, ketentuan mengenai legalisasi bukti fotokopi oleh Panitera memenuhi unsur berlaku secara yuridis, namun tidak memenuhi unsur berlaku secara sosiologis, filosofis, dan pragmatis. Sehingga jika dikaitkan dengan pendapat Zainuddin Ali, ada kemungkinan aturan tersebut merupakan kaidah hukum yang mati. Selain itu, apabila dikaitkan dengan empat faktor keberfungsian hukum, ketentuan tersebut secara memiliki relasi secara negatif terhadap tiga faktor, yakni (1) petugas yang menegakkan dan menerapkan; (2) sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan kaidah hukum; dan (3) masyarakat yang terkena dampak peraturan tersebut. Oleh sebab itu, Penulis menyimpulkan bahwa ketentuan legalisasi alat bukti surat/akta fotokopi oleh Panitera untuk pembuktian di persidangan sangat tidak efektif dan tidak memiliki urgensi untuk diterapkan.

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan persidangan, penting untuk menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas sederhana berarti proses peradilan tidak rumit dan bertele-tele. Asas cepat terkait dengan waktu penyelesaian perkara yang tidak memakan waktu lama. Asas biaya ringan menginginkan pelaksanaan dan penyelesaian perkara peradilan menggunakan biaya seminimal mungkin.

Dalam perkara perdata, alat bukti surat atau akta memiliki kedudukan utama dan kekuatan yang sempurna. Kekuatan pembuktian akta terletak pada aslinya. Sedangkan bukti salinan atau fotokopi harus sesuai dengan akta aslinya.

Secara yuridis, alat bukti akta fotokopi harus dilegalisir oleh Panitera. Namun secara sosiologis aturan tersebut tidak mendapat pengakuan maupun penolakan oleh masyarakat baik secara eksplisit maupun implisit. Secara filosofis, ketentuan tersebut bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Secara pragmatis, aturan tersebut tidak bersifat praktis bahkan cenderung tidak berguna.

Jika dikaitkan dengan faktor keberfungsian hukum, ketentuan legalisasi bukti fotokopi oleh Panitera memiliki relasi negatif terhadap tiga faktor, yakni petugas yang menegakkan dan menerapkan; sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan; dan masyarakat yang terkena dampak peraturan tersebut. Sehingga, kesimpulannya aturan mengenai legalisasi bukti fotokopi oleh Panitera untuk pembuktian di persidangan sangat tidak efektif dan tidak memiliki urgensi untuk diterapkan.

2. SARAN

1. Kepada unsur pembentuk peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksana agar menghapus atau merevisi ketentuan legalisasi bukti fotokopi oleh Panitera.
2. Kepada unsur lembaga peradilan agar memberi kemudahan pencocokkan alat bukti fotokopi hanya oleh Majelis Hakim pada sidang pembuktian.
3. Kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agar mempersiapkan dokumen alat bukti fotokopi dan aslinya untuk dicocokkan pada sidang pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Mukti Arto, Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan ke-II, 2018.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta, 1999.

Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, Citra Aditya Bakti, cet. II, 2012.

Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, Jaudar Press, 2017.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Wildan Suyuthi Mustofa, Panitera Pengadilan, Jakarta: Tatanusa, 2002.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1982.

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-XVI, 2016.

Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, Jakarta: Balitbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010.

Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, cet. V, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor Nomor 50 Tahun 2009.

MAHKAMAH AGUNG RI

Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 1993.

PERMA Nomor 3 Tahun 2018.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 499 K/Sip/1970.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974.

SEMA Nomor 2 Tahun 2014.

SEMA Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/1994.

FOTENOTE

[1]C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 29.

[2]Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 11.

[3]Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang disebut orang. Orang dalam pengertian hukum adalah manusia pribadi dan badan hukum. Lihat Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, h. 27.

[4]Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Lihat juga A. Mukti Arto, Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan ke-II, 2018, h. 307.

[5]Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1988, h. 2.

[6]Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1982, h. 13.

[7]Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, Jakarta: Balitbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010, h. 101.

[8]Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-XVI, 2016, h. 545.

[9]Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 1993, Angka 9. Lihat juga Surat Mahkamah Agung Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/1994 tentang Legalisasi Surat.

[10]Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

[11]Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

[12]Undang-Undang Nomor Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

[13]SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

[14]Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

[15]Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, Jaudar Press, 2017, h. 419.

[16]Dalam hukum acara perdata berlaku sistem pembuktian positif atau positief wettelijk bewijsleer, dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang formal. Lihat Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, Citra Aditya Bakti, cet. II, 2012, h. 2.

[17]Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara…, h. 116.

[18]Suatu akta harus ditandatangani di dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Paraf atau nama dengan huruf balok saja tidak cukup. Lihat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 499 K/Sip/1970.

[19]Sarmin Syukur, Hukum Acara…, h. 421.

[20]Pasal 165 HIR.

[21]Sarmin Syukur, Hukum Acara…, h. 424.

[22]Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUHPerdata.

[23]Sarmin Syukur, Hukum Acara…, h. 426.

[24]Pasal 301 RBg.

[25]Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, cet. V, 2011, h. 94.

[26]Ibid.

[27]Pragmatis artinya bersifat praktis dan berguna bagi umum, bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan). Lihat: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta, 1999. Menurut Zainuddin Ali, efektifitas hukum dilihat dari tiga aspek berlakunya hukum, yakni secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Adapun kaidah berlaku secara pragmatis merupakan tambahan dari penulis.

[28]Zainuddin Ali, Filsafat Hukum…, h. 94

[29]Poin ini merupakan tambahan dari Penulis.

[30]Wildan Suyuthi Mustofa, Panitera Pengadilan, Jakarta: Tatanusa, 2002, h. 24.

Grand Design RB (Reformasi Birokrasi) dapat dilihat selengkapnya di sini

Mensitir pendapat Sulayman Ibn ‘Abd al-Qawi Ibn Abd al-Karim Ibn Sa’id atau yang populer dengan sebutan Najm ad-Din at-Tufi, seorang filosof Islam dari Bagdad menyatakan bahwa “ kemaslahatan manusia pada dasarnya adalah tujuan di dalam dirinya sendiri. Akibatnya perlindungan terhadapnya menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat”.[2] Pendapat tersebut di Indonesia sejalan dengan pemahaman populer dari Prof Cip (baca: Prof. Sacipto Raharjo) yang menyatakan bahwa hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum; konsekwensi pemahaman dimaksud adalah bahwa keberadaan hukum sebagai tatanan kehidupan harus mampu mengayomi dan melindungi manusia dari berbagai keadaan dan kebutuhan sepanjang dalam ranah keadilan (out of the book) ,bukan manusia dipaksa untuk mengikuti bunyi teks hukum (teks of the book).

 Gustav Radbruch seorang filosuf Jerman mengingatkan bahwa hukum itu harus mampu membawa pesan keadilan kepastian dan kemanfaatan[3] sebagai tujuan hukum, timbul pertanyaan apakah perangkat hukum selama ini sudah mampu memberikan tiga pesan tersebut. Ada dua hal berbeda yang perlu diharmonisasikan oleh pembuat hukum,penegak dan pemakai hukum,karena sistem hukum suatu Negara yang menyusun tatanan hukum dengan produk hukum positif adalah masih terkait dengan ranah politik berbeda dengan pemakai hukum yaitu warga Negara adalah tidak dalam ranah itu.

Penegak hukum adalah ranah netral dari kepentingan politik untuk menjembatani instrumen hukum yang dibuat lembaga resmi dengan warga Negara sebagai pemakai hukum. Ada bebrapa pilar penegak dalam hukum yaitu Hakim,Jaksa,Polisi dan Advokat dari beberapa pilar tersebut harus sinergi untuk menuju alur keadilan dalam menggali hukum demi kemaslahatan semua pihak.

1. Rumusan Masalah.

Untuk memudahkan membaca,penulis perlu memilah dengan alur rumusan masalah,antara lain:

1. Mengapa warga Negara harus di lindungi kepentingan hukumnya?
2. Bagaimana bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada warga Negara?

1. Perlunya perlindungan kepentingan hukum bagi Warga Negara.

Hukum dalam kehidupan berbangsa dan berNegara dipilah menjadi beberapa kelompok, dari sisi materiilnya ada hukum positif ada hukum Islam dan hukum adat. Dari sisi hukum yang dikodifikasi  dipilah lagi ada hukum pidana, hukum perdata,hukum dagang/bisnis,hukum tata usaha Negara dan lain sebagainya .   Dari sisi sistemnya ada yang menggunakan sistem statute law / Eropa kontinental, ada yang anglo sexon / common law ada yang mixe antara dua sistem tersebut dan hukum Islam.

Pemahaman warga Negara terhadap perangkat hukum tidak semua dapat digeneralisir bahwa mereka telah mengetahui sebagaimana slogan bahwa warga Negara wajib tahu undang-undang (ajaran fiksi hukum). Asas fiksi hukum menyatakan, setiap orang dianggap mengetahui adanya suatu undang-undang yang telah diundangkan. Dengan kata lain, fiksi hukum menganggap semua orang tahu hukum (presumptio iures de iure).[4]

Fakta di lapangan menunjukkan terjadi fariasi,baik antara mereka yang tau dan sadar hukum kemudian mematuhi, ada yang tau dan sadar itu aturan hukum tetapi tidak mematuhi dan sengaja melanggar serta ada yang betul-betul tidak mengatahui. Pada hal  dalam ajaran itu ketidaktahuan rakyat atas undang-undang tidak dapat dimaafkan (ignorantia jurist non excusat). Fiksi hukum dapat digolongkan merupakan asas yang mengandung alasan pembenar dari Negara untuk memberi rambu rambu kepada warga Negara bahwa semua warga Negara wajib tau dan taat pada undang-undang.

Mereka yang sudah mengetahui aturan itu saja ternyata berbeda dalam mensikapinya, misal kejadian viral yang terjadi akhir-akhir ini dengan kasus” Nurul Fahmi” yang membawa bendera merah putih bertuliskan kaligrafi kalimat thoyyibah dan gambar pedang saat demo ,kemudian di tangkap dengan alasan menodai dan menghina bendera Negara, pada hal masih banyak kasus lain serupa dengan berbagai moment  tetapi tidak diusut. Pemahaman ini berangkat dari terjadinya perbedaan pemahaman UU No 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara yang berfariatif, ada yang mendasarkan harus ada pelapor baru di tindak lanjuti, ada menyatakan harus dilihat motifnya dulu dari tulisan itu digoreskan dalam bendera tersebut dan lain sebagainya.

Fakus dalam bidang perorangan/ perdata hukum sudah memberikan rambu-rambu sebagai batasan antara hak dan kewajiban warga Negara dengan warga Negara lainya atau warga Negara dengan Negara dan lain sebagainya. Keseimbangan  (balance) dan hak proporsional menjadi keniscayaan bagi semua warga Negara tanpa kecuali, memang hak dan kewajiban hukum warga Negara tidak dapat disama ratakan. Di situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (balance) atau jatah bagian (proportion) ,dan kaidah pokoknya seringkali dirumuskan sebagai “ perlakuan hal-hal yang serupa dengan cara yang serupa”, kendatipun perlu menambahkan kepadanya “dan perlakuan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda”.[5]

Negara sebagai wadah warga Negara mempunyai peran harus menciptakan kesejahteraan bagi warga Negaranya, dari sisi sosial maupun dari sisi hukum dan kesejahteraan di berbagai bidang. Karena kewajiban tersebut Negara membuat perangkat hukum sebagai landasan yuridis agar alur dalam menjalankan perannya Negara selalu on the track, sehingga semua regulasi yang diundangkan harus dimaknai sebagai upaya Negara mewujudkan perannya dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahtraan dalam berbagai bidang. Islam sebagai bagian dari hukum di Indonesia  dalam dogmanya sudah sejak awal memberikan dukungan penuh dengan kaidah-kaidahnya maupun materiilnya telah selaras dengan peran mewujudkan kesejahteraan yaitu dengan kaidah dalam fiqhiyah yaitu : sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Ashbah Wa al- Nadloir Halaman 128 :

تصرف الام على الرعبة منوط بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahan”.

Dari sisi konstitusi perlindungan adalah merupakan hak asasi yang dilindungi sebagaimana ketentuan pasal  28 UUD 1945, berangkat dari maksud uraian di atas inilah mengapa warga Negara dari berbagi karakter dan kondisinya wajib dilindungi dari semua kepentingannya.

1. Bentuk perlindungan yang harus diberikan.

Sistem hukum akan berjalan apabila didukung tiga unsur yaitu sebagaimana disebutkan di bawah ini berjalan seirama, Lawrence M.Friedman memilah operasional hukum  menjadi tiga yang dalam operasional aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur ,substansi dan kultur  berinteraksi.[6]Apabila dipahami secara sederhana bahwa struktur ini menyangkut tubuh institusional yang terdiri dari hakim dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis di pengadilan, Sustansi adalah perangkat hukum yang lahir dari berbagai aturan di institusi itu dijalankan, sedangkan kultur adalah elemen sikap dan nilai sosial.[7]

Pendistribusian kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi tiga; eksekutif,legislatif dan yudikatif. Masing-masing tersebut memiliki peran dan tanggtung jawab berbeda, akan tetapi masih dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban di semua bidang.

Peran eksekutif adalah sangat luas diantaranya menjamin hak-hak warga Negara terwujud tanpa kecuali, legislatif  berkwajiban mengawasi dan menyediakan perangkat hukum bersama eksekutif, sedangkan yudikatif adalah solusi akhir apabila problem hak dan kwajiban warga Negara tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sudah disediakan berbagai perangkat aturan untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, tinggal warga Negaranya sendiri tanggap apa tidak dengan hak-haknya apakah karena kepekaan aparautrnya yang kurang tanggap; hal itu harus ditelusuri demi tuntutan kostitusi yaitu mensejahterakan warga Negara secara keseluruhan.

Disadari tidak semua perangkat hukum yang disediakan eksekutif dan legislatif mampu menjawab kepentingan warga Negara, hal itu karena hukum yang diciptakan baru sebatas ketentuan garis besar. Adapun tugas penjabaran secara detail kepada warga Negara adalah tugas yudikatif dengan berbagai hak interpretasinya.

Sinergitas tiga lembaga di atas menunjukkan bahwa peran suatu Negara dalam rangka memberikan keadilan adalah keharusan yang tidak dapat ditawar lagi, sehingga apapun kesulitan dan keruwetan warga Negara agar terpenuhi hak –hak hukumnya merupakan kewajiban Negara terhadap warga Negaranya dalam berbagai hal.

1. Kesimpulan
   1. Setiap warga Negara harus mendapat perlindungan hukum dari Negara dalam segala hal, apapun kondisinya agar akses publik dapat dirasakan tanpa diskriminasi.
   2. Caranya adalah dengan menempatkan warga Negara sebagai subyek yang harus dilindungi. Apabila terdapat kesulitan secara yuridis untuk  mengakses pelayanan publik; yudikatif sebagai muara akhir untuk memberi jaminan hak hukum warga Negara harus mampu tampil memberikan solusi demi kemanusiaan.

Demikian tulisan sederhana ini disampaikan semoga memberikan manfaat kemanusiaan yang lebih luas,sehingga tidak terdapat diskriminasi pelayanan dan perlindungan hukum kepada seluruh warga Negara. Wa Allahu al a’lam bi al shawab.

[1] . Wakil Ketua Pengadilan Agama kelas  1 A  Pekalongan.

[2] . ‘Abdallah M.al-Husayn al-Amiri ,2004,Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi, Gaya Media Pratama,Jakarta,h.42.

[3]. Ahmad Ali,2013,Menguak Teori Hukum (Legal Theory ) dan Teori Peradilan (Jurisprudence), Kencana ,Vol.1, cetakan ke 5,h.288.

[4].  http://www.riaupos.co/857-opini-menggugat-asas-fiksi-hukum-.html#. WIgQJF wv3IU# ixzz4 WjmYyBwm.

[5] . HLA.Hart,2013,Konsep Hukum,terjemahan M.Khozin, Nusa Media,Bandung,h.246.

[6][6] . Lawrence M.Friedman,2011, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial,  terjemah M.Khozin, Nusa Media, cetakan ke IV,h.17.

[7] . Ibid,h. 16-17.

PENDAHULUAN

Tidak bisa dihindari dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi persengketaan atara seseorang dengan orang lain atau antar kelompok dengan kelompok lain.

Ketika terjadi persengketaan, tidak jarang orang menyelesaikan sengketanya dengan caranya sendiri atau sering disebut main hakim sendiri. Menyelesaikan sengketa dengan caranya sendiri biasanya tidak menyelesaikan masalah tetapi justru menimbulkan masalah baru.

Al Quran memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah ketika terjadi persengketaan antara seseorang dengan orang lain.

NORMA YANG ADA DALAM AL QURAN

Firman Allah :

وجزؤا سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظلمين (الشورى : 40)

Artinya : “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah, Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang dhalim”. (Q.S. Asy Syura : 40).

Sepintas ayat ini tidak tampak membicarakan masalah persengketaan. Tetapi apabila dicermati dengan adanya kata “balasan”, “kejahatan”, “memaafkan”, dan “berbuat baik”, tentu ada dua pihak.

Dalam konteks ayat ini pokok masalahnya adalah adanya “kejahatan”, tentu ada dua pihak, yaitu : Pelaku kejahatan dan Korban Kejahatan.

Ayat ini memberikan dua alternatif penyelesaian apabila terjadi tindak kejahatan oleh seseorang terhadap orang lain.

Alternatif pertama, korban kejahatan boleh membalasnya dengan kejahatan yang serupa (seimbang/sama seperti kejahatan yang dideritanya) kepada pelaku kejahatan.

Dalam istilah hukum Islam, pembalasan suatu tindak kejahatan dengan kejahatan yang serupa disebut qisos.

Diantara ayat-ayat Al Quran yang lainnya yang menerangkan tentang qisos adalah :

1. Surat Al Baqoroh : 178

يا يها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحربالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان …… (البقرة : 178)

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula) …….”

1. Surat Al Maidah : 45

وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ……(المائدة : 45)

Artinya :

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata denga mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya……..”

Alternatif  kedua, korban kejahatan tidak membalas sama sekali bahkan memaafkan dan berbuat baik kepada pelaku kejahatan.

APLIKASI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT  

Ada perbedaan cara pelaksanaan penyelesaian sengketa antara alternatif pertama dengan alternatif kedua.

1. Untuk penyelesaian sengketa dengan cara alternatif pertama, korban kejahatan tidak boleh dengan serta-merta membalas kejahatan tersebut kepada pelaku kejahatan, melainkan pelaksanaannya harus oleh Institusi/Lembaga yang berwenang yakni negara/pemerintah, dalam hal ini Pengadilan. Dan Pengadilanpun tidak bisa serta-merta ketika tahu ada seseorang melakukan kejahatan kepada orang lain lantas menqisosnya, atau juga tidak bisa si korban kejahatan langsung mengadu ke Pengadilan agar dilakukan qisos terhadap pelaku kejahatan. Semua ada prosedur yang harus ditempuh sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan untuk penyelesaian sengketa dengan cara alternatif kedua, dapat dilakukan oleh si korban sendiri karena cukup si korban kejahatan berikrar dalam dirinya sendiri atau dihadapan pelaku kejahatan bahwa dirinya telah memaafkan atas kesalahan/kejahatan yang dilakukan pelaku kejahatan. Sehingga pelaksanaannya cukup simpel bahkan sangat-sangat simpel tidak ada prosedur yang harus ditempuh karena dapat dilaksanakan pada waktu kejadian atau pada waktu kejahatan selesai dilakukan.

1. Penyelesaian sengketa kejahatan dengan cara alternatif pertama adakalanya tidak dapat dilaksanakan atau pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang dikehendaki si korban. Hal ini bisa terjadi apabila terjadi kesalahan prosedur/beracara karena pelaksanaannya melibatkan pihak lain atau karena pelaku kejahatan meninggal dunia sebelum pembalasan/qisos dilaksanakan.

Sedangkan penyelesaian sengketa kejahatan dengan alternatif kedua pasti dapat terlaksana karena dilaksanakan oleh si korban sendiri dan tidak harus melibatkan pihak lain. Bahkan meskipun pelaku kejahatan telah meninggal dunia.

1. Penyelesaian sengketa kejahatan dengan cara alternatif pertama hukumnya Mubah, karena pada ayat tersebut tidak disebutkan mendapat pahala dari Allah apabila korban kejahatan membalas dengan kejahatan yang sama kepada pelaku kajahatan.

Sedangkan penyelesaian sengketa kejahatan dengan cara alternatif kedua, hukumnya sunnah karena dijanjikan pahala dari Allah dengan firman-Nya : “Barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah”.

Dengan memperhatikan perbedaan cara melaksanakan penyelesaian sengketa alternatif pertama dan alternatif  kedua, kiranya kita dapat mengambil pelajaran dari ayat 40 surat Asy Syura tersebut yakni, bahwa penyelesaian sengketa kejahatan dengan cara memaafkan lebih baik (karena dijanjikan mendapat pahala dari Allah) dari pada membawanya ke Pengadilan.

Disamping itu implikasi dari memaafkan dapat menjalin ukhuwah yang lebih erat, sedangkan membawa sengketa ke pengadilan dapat menimbulkan permusuhan.

(Wallahu a’lam).

Strategi Implementasi Program One Day Minutation dan One Day Publish di Pengadilan Agama Secara Efektif dan Efisien oleh: Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.
Selengkapnya bisa lihat di sini