Seputar Peradilan

 

Rapat Pembinaan Dalam Hal  Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi  di PTA Jawa Barat

Tanggal  20 November 2017

.www.pa-depok.go.id - Rabu, 22 November 2017  Pukul 15.15. WIB bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Depok seluruh karyawan karyawati berkumpul dalam rangka mendengarkan penyampaian hasil rapat koordinator yang di adakan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat ( Senin, 20 November 2017). Rakor tersebut di hadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Depok Jawa Barat, Dr. H. ANDI AKRAM, SH.,MH, beserta Ibu Wakil Ketua (Drs. Sarbiati, SH., MH), Panitera (Drs. Entoh Abd Fatah), dan Ibu Sekretaris (Siti Aisah, SH)

            Acara ini di buka langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Depok Dr. H. ANDI AKRAM, SH.,MH kemudian di lanjutkan dengan penyampaian hasil sosialisasi Rakor di PTA Jawa Barat. Dalam penyampaiannya beliau menjelaskan bahwa ada beberapa pesan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk dijadikan pedoman khususnya untuk Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Depok.rapat koordinasin 22 november 2017

 RAKOR 2

Rapat dibuka oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Kelas I.A dengan membaca Basmalah. Selanjutnya Panitera mempersilahkan Ketua dan Wakil Ketua untuk menyampaikan hal-hal penting terkait pembinaan rutin sekaligus Hasil Rapat Koordinasi PTA Jawa Barat pada Senin, 20 Nopember 2017kepada seluruh Hakim,  Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap Pengadilan Agama Depok.

 

Hasil Rakor PTA Jawa Barat  :

Pentingnya membuat SAKIP karena Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah merupakan bagian dari sasaran Reformasi BirokrasiSAKIPadalah

gambaran yang dapat diukur dari pertanggungjawaban hasil atau manfaat kepada

masyarakat atas penggunaan anggaranDasar Hukum SAKIP:

 

  1.     TAP MPR Nomor XI/MPR/1998
  2.     UU Nomor 28 Tahun 1999
  3.    Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
  4.    UU Nomor 17/2003, UU Nomor 1/2004 dan UU 15/2004
  5.    PP Nomor 8/2006
  6.   Perpres 29 Tahun 2014
  7.   Permenpan 53 Tahun 2014

     Apa itu SAKIP  ?

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), adalah rangkaian sistematik dari aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan penilngkatan kinerja instansi pemerinatah.

 

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

  1. Renstra
  2. Perjanjian Kinerja
  3. Pengukuran Kinerja
  4. Pengelolaan data kinerja
  5. Pelaporan Kinerja dan
  6. Reviu evaluasi Kinerja

 

       B. Tentang Perjanjian Kinerja

  • Pengertian Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan   indikator   kinerja.

  • Tujuan Perjanjian Kinerja:
      1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
      2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
      3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian   tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
      4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasidan   supervisi   atas   perkembangan/kemajuan   kinerja penerima amanah;
      5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.                                                                                                     
  • Waktu Penyusunan Perjanjian Kinerja

Setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

  • Penggunaan Sasaran dan Indikator

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan

 

       C. Tentang Disiplin Pegawai

Kumpulan Referensi:

1.    UU No.5/2014 tentang ASN

2.    PP No.24/1976 tentang Cuti PNS

3.    PP No.7/1977 => 30/2015 (Perubahan ke 17) tentang Peraturan Gaji PNS

4.    PP No.53/2010 tentang Disiplin PNS

5.    PP No.94/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim

6.    PerMenPan No.87/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja

6.    Kep. KMA No.71/2008 => 69/2009 tentang Penegakkan Disiplin

7.    SK KMA No.128/2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri

8.    KB KMA + KKY No.47/2009 – 02/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

9.    PB KMA + KKY No.02/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

10. Per. Ka. BKN No.21/2010 tentang Juklak PP No.53/2010

11.  SE. Ka. BAKN No.1/1976 tentang Juklak PP No.24/1976

12.  PP Nomor 11 tahun 2017 tentangb Manajemen Pegawai Negeri SIpil

13. Perma Nomor 7 tahun 2016 tentang Penegakan disiplin Kerja  Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

 

Dalam Kesempatan kali ini Ibu Wakil Ketua ( Dra. Hj. Sarbiati, SH., MH) memberikan ucapan 

“Selamat atas prestasi Pengadilan Agama Depok yang telah meraih nilai A excellent, semua

atas kerja kerasseluruh pegawai Pengadilan Agama Depok Kelas I.A, harapan saya setelah

memperoleh sertifikat nantikita dapat mempertahankan apa yang telah kita raih. Dan kita

buktikan kepada masyarakat pencari keadilanbahwa memang Pengadilan Agama Depok Menjamin

Mutu dengan memberikan pelayanan yang prima”.

 

Demikianlah  Rapat ditutup oleh Sekretaris Pengadilan Agama Depok dengan membaca Hamdalah.